Kamis, 24 Februari 2011

HARUS TRANSPARAN: Bupati menjelaskan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di ruang rapat gedung Singaperbangsa lantai II, Rabu (23/2). Sosialisasi Perpres ini juga menghadirkan Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 
KARAWANG, RAKA - Ormas Garda Penegak Syariah (Gagah) merasa kecewa atas pernyataan Bupati Ade Swara terkait tanggapannya atas kritik yang sebelumnya dilontarkan Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK) soal diamnya orang nomor satu di Kabupaten Karawang ini setelah dilantik 27 Desember2010.

Dikemukakan oleh Ketua Gagah, Benny Fatturahman, sebenarya yang dimaksudkan ‘diam’ oleh rekannya dari GRPK adalah saat ini bupati belum terlihat pergerakannya ke arah perubahan yang diharapkan kalangan masyarakat. Tidak sekadar cukup membuat perencanaan. Seratus hari kerja, disebutnya, merupakan awal dari titik tolak bagiamana membawa Kabupaten Karawang untuk 5 tahun ke depan. “Kami yakin sebenarnya bupati punya bekal sejak awal yang dipersiapkan selama dirinya berikrar maju menjadi calon pemimpin di sini. Jadi ketika ternyata terpilih, bekal itulah yang tinggal dijalankan sesuai kerangka kerja yang dibuat sesuai visi/misi. Sehingga ketika masuk bulan pertama paska pelantikan, bulan kedua menjadi starting awal untuk pelaksanaan kerja. Jangan terus berkutat pada perencanaan. Itu berarti yang baru bisa ditawarkan bupati sebatas wacana,” nilai Benny.
Jika sikap bupati terus seperti itu, menurutnya, seribu hari kerja saja tidak akan ada hasil apapun. Hemat Benny, ketika menyikapi atau menghadapi kritik, bupati semestinya cukup menjawab dengan kerja. Bukan sebatas wacana yang bersifat normatif. Namun soal target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai ke angka 74,5 poin, tidak dipungkiri Benny, hal demikian cukup bagus, dan perlu diapresiasi positif. Ia berharap, target tersebut dapat terealisasi.
“Namun itu tadi, sebagus apapun target yang dibuat tanpa diimbangi dengan langkah cepat dalam melakukan terobosan-terobosan sejak pertama melangkah menuju gedung Singaperbangsa, tetap saja masih kami anggap wacana. Kendati kegiatan seromonial diperbanyak. Yang kami tahu, Karawang ini punya karakteristik keras. Sehingga butuh pemimpin yang punya sikap tegas, cepat, dan tepat, dengan diimbangi disiplin tinggi. Tanpa itu, terlalu berat membawa Karawang menuju ke perubahan,” tandas Benny.
Ia menyebut contoh bagaimana kerja cepat bupati yang ditunggu banyak pihak dalam mengambil keputusan soal reaksi masyarakat atas kerusakan jalan Badami-Loji. Termasuk polemik pembangunan Pasar Johar. Sebab pengaruh ekonomi masyarakat dari kedua sampel permasalahan ini saja, kata Benny, terbilang tinggi. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang masih menghinggapi masyarakat lainnya di wilayah Karawang Utara, Barat, maupun Timur. Ditambah persoalan internal pemerintahan.
“Kalau kemudian gebrakan itu hanya karena alasan anggaran yang belum dapat dicairkan akibat nunggu koreksi gubernur yang baru saja dapat diselesaikan, kami kira tidak bisa dijadikan pembenar untuk tidak melakukan gebrakan-gebrakan awal. Terpenting, bagaimana bupati punya ketegasan dalam memperkuat barisan pemerintahannnya dengan menerapkan disiplin pegawai. Jangan sampai pegawai keluyuran di jam kerja tanpa jelas dibiarkan tidak ditindak. Seringkali kami menemui orang-orang berseragam Pemkab malah shopping pada saat jam kerja,” ujar Benny.
Disadarinya pula, bagi Gagah maupun GRPK tidak lantas menuntut mimpin dalam 100 hari kerja bagi bupati maupun wakil bupati harus mampu menuntaskan banyak permasalahan di Kabupaten Karawang. Baginya, hidup di dunia ini bukan seperti bermain sulap sim salabim langsung jadi apa yang menjadi harapan banyak pihak dengan beragam keinginan. Namun setidaknya, pada bulan-bulan pertama sudah dapat dilihat mau dibawa kemana Karawang ini. “Bagaimana pun, kepemimpinan tertinggi di sini adalah bupati. Masyarakat menyampaikan permasalahan, peran Pemkab menyelesaikannya,” pungkas Benny. (vins)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar