|
| Ditulis oleh Endar Prasetio |
| Rabu, 20 April 2011 00:16 |
 Usulan DPR RI Periode 2009-2014 merencanakan pembangunan gedung baru yang akan mengeluarkan biaya sebesar lebih dari 1 trilyun rupiah dan meskipun mendapatkan banyak penolakan dari dua fraksi di DPR yaitu Gerinda dan PAN namun rencana pembangunan gedung baru DPR itu akan tetap dilaksanakan. Presiden pun memberikan koreksi tentang pembangunan gedung baru DPR tersebut bahwa pembangunan gedung perkantoran untuk lembaga negara harus memperhatikan efisiensi dan optimasi. Mengenai perihal ‘Efisiensi’ tidak selalu terkait dengan anggaran, seperti yang dikatakan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang juga anggota komisi I DPR namun dalam pembangunan ‘efisiensi’ lebih ditekankan pada nilai. Seperti saat ini DPR yang sekarang sedang merencanakan gedung baru, ‘efisiensi’ dalam persepsi DPR adalah anggaran, tetapi rakyat yang menolak pembangunan gedung baru itu mempersepsikannya pada nilai, sehingga pembangunan gedung baru DPR tersebut menuai penolakan karena bagi DPR dengan membangun gedung baru akan meningkatkan kinerja para anggota DPR dan sebaliknya penolakan yang berasal dari masyarakat menilai pembangunan gedung baru DPR yang mengeluarkan biaya lebih dari 1 trilyun rupiah dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat ditengah masih banyaknya rakyat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan fasilitas masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Dalam hal anggaran pastilah ini terkait seberapa besar anggaran yang nantinya akan dapat diminimumkan agar tercapai efisiensi anggaran atau mengenai kegunaan yang akan dikurangkan jika memang belum diperlukan. Jika tujuan pembangunan DPR itu tetap akan dilaksanakan maka DPR sedang mencari cara bagaimana agar tujuan tersebut tetap berjalan dan juga cara bagaimana mencapai tujuannya tersebut. Dan untuk sebagian orang yang berpendapat bahwa DPR tidak berpihak pada rakyat karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri dengan menghamburkan uang untuk pembangunan gedung baru yang berbiaya lebih dari 1 trilyun rupiah ini karena DPR tidak menempatkan kepentingan rakyat yang seharusnya lebih di utamakan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan perekonomian rakyat. Pembangunan di negara dunia ketiga memang selalu memiliki dampak pada pengorbanan manusia yang sangat besar, baik bersifat fisik dan non fisik. Karena cenderung menggunakan strategi pembangunan model kapitalistik yang menekankan pada kinerja pertumbuhan ekonomi, dan pengorbanan fisik terjadi dalam hubungannya dengan disparitas pendapatan buruh, kemiskinan. Pada sisi non fisik pengorbanan tersebut berupa penghilangan makna dimana pembangunan telah mengundang tekanan hebat terhadap kerangka makna yang baru yang belum diyakini oleh rakyat, karena rakyat membutuhkan orientasi nyata dari pembangunan yang diarahkan tersebut agar berhasil pula dalam hidup dan kehidupannya. Maka dalam hal ini pembangunan itu cenderung menjadi sebuah ideologi dan mitos yang tidak manusiawi. Alangkah bijaksananya jika DPR lebih menempatkan nilai sebagai tujuan pembangunan bukan karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung akan mengabaikan kepentingan rakyat, karena pertumbuhan ekonomi yang positif juga atas dukungan kerja masyarakat dan ini pula yang selalu menjadi pemicu konflik antara tenaga kerja dan pemilik modal dalam sistem ekonomi kapitalis. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya diliputi dengan kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat hendaknya dapat terwujudkan dengan mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Usulan DPR RI Periode 2009-2014 merencanakan pembangunan gedung baru yang akan mengeluarkan biaya sebesar lebih dari 1 trilyun rupiah dan meskipun mendapatkan banyak penolakan dari dua fraksi di DPR yaitu Gerinda dan PAN namun rencana pembangunan gedung baru DPR itu akan tetap dilaksanakan. Presiden pun memberikan koreksi tentang pembangunan gedung baru DPR tersebut bahwa pembangunan gedung perkantoran untuk lembaga negara harus memperhatikan efisiensi dan optimasi. Mengenai perihal’Efisiensi’ tidak selalu terkait dengan anggaran, seperti yang dikatakan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang juga anggota komisi I DPR namun dalam pembangunan ‘efisiensi’ lebih ditekankan pada nilai. Seperti DPR yang sekarang sedang merencanakan gedung baru, ‘efisiensi’ dalam persepsi DPR adalah anggaran, tetapi rakyat yang menolak pembangunan gedung baru itu mempersepsikannya pada nilai, sehingga pembangunan gedung baru DPR tersebut dipandang tidak etis ditengah masih banyaknya rakyat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan fasilitas masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Dalam hal anggaran pastilah ini terkait seberapa besar anggaran yang nantinya akan dapat diminimumkan agar tercapai efisiensi anggaran atau mengenai kegunaan yang akan dikurangkan jika memang belum diperlukan. Jika tujuan pembangunan DPR itu tetap akan dilaksanakan maka DPR sedang mencari cara bagaimana agar tujuan tersebut tetap berjalan dan juga cara bagaimana mencapai tujuannya tersebut. Dan untuk sebagian orang yang berpendapat bahwa DPR tidak berpihak pada rakyat karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri dengan menghamburkan uang untuk pembangunan gedung baru yang berbiaya lebih dari 1 trilyun rupiah ini karena DPR tidak menempatkan kepentingan rakyat yang seharusnya lebih di utamakan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan perekonomian rakyat. Pembangunan di negara dunia ketiga memang selalu memiliki dampak pada pengorbanan manusia yang sangat besar, baik bersifat fisik dan non fisik. Karena cenderung menggunakan strategi pembangunan model kapitalistik yang menekankan pada kinerja pertumbuhan ekonomi, dan pengorbanan fisik terjadi dalam hubungannya dengan disparitas pendapatan buruh dan akhirnya menimbulkan kemiskinan. Pada sisi non fisik pengorbanan tersebut berupa penghilangan makna dimana pembangunan telah mengundang tekanan hebat terhadap kerangka makna yang baru yang belum diyakini oleh rakyat, karena rakyat membutuhkan orientasi nyata dari pembangunan yang diarahkan tersebut agar berhasil pula dalam hidup dan kehidupannya. Maka dalam hal ini pembangunan itu cenderung menjadi sebuah ideologi dan mitos yang tidak manusiawi. Alangkah bijaksananya jika DPR lebih menempatkan nilai sebagai tujuan pembangunan bukan karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung akan mengabaikan kepentingan rakyat, karena pertumbuhan ekonomi yang positif juga atas dukungan kerja masyarakat dan ini pula yang selalu menjadi pemicu konflik antara tenaga kerja dan pemilik modal dalam sistem ekonomi kapitalis. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya diliputi dengan kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat hendaknya dapat terwujudkan dengan mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tulisan ini dimuat juga pada http://www.kompasiana.com/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar