SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG

PERAN DPR PERIODE 2004-2009 DI DUNIA INTERNASIONAL MENINGKAT

29-Sep-2009

Anggota DPR RI, Theo L. Sambuaga mengatakan, selama kepemimpinan Ketua DPR Agung Laksono, peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR sangat manonjol di dunia internasional. Hal tersebut ditandai dengan semakin intens nya DPR RI dalam persidangan internasional seperti IPU, APPF, APA, AIPA, serta hubungan bilateral dengan Negara-negar sahabat. Hal tersebut dikatakan Theo saat menghadiri peluncuran buku Ketua DPR RI, HR. Agung Laksono, yang berjudul Dari Rumah Rakyat Mengawal Demokrasi, di DPR, Senin (28/9).

“Peran DPR RI sekarang ini memiliki cara berbeda dalam melindungi kepentingan nasional di dunia internasional,” kata Theo.

Theo menambahkan, selama menjadi Ketua DPR, Agung Laksono juga telah memainkan peran diplomasi internasional yang intensif dan tegas dalam menjaga kepentingan nasional. 

Theo memberi contoh, pada bulan April 2007, Pemerintah Indoensia dan Singapura telah menandatangani DCA, namun oleh DPR ditolak karena DPR melihat ada pasal yang sangat merugikan pihak Indonesia. Demikian juga tentang penyelesaian Ambalat serta campur tangan pemerintah Australia atas penanganan 43 imigran asal papua. “Semua diselaikan secara baik,” ujar Theo.

Pengamat LIPI, Symasuddin Haris, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, dalam Buku Dari Rumah Rakyat Mengalawal Demokrasi, Ketua DPR telah menempatkan pola hubungan Presiden dan DPR dalam format yang ideal dan menjadi pengamalan yang sangat menarik.

Menurut Syamsuddin, sosok Agung Laksono adalah seorang politisi yang meniti karier secara bertahap dari memimpin Kosgoro, Hipmi, yang dilakoni secara otodidak dan dibentuk berdasarkan pengalaman mengingat Agung Laksono merupakan lulusan fakultas ilmu kedokteran. “Agung Laksono bukanlah politisi karbitan,” katanya.

Syamsusiddin Haris juga mencatat keberhasilan Agung Laksono dalam menyelasaikan konflik Koalisasi Kebangsaan dan Kerakyatan, sehingga DPR bisa bekerja sebagaimana mestinya.

Apa yang dicapai DPR periode 2004-2009 menurut Syamsuddin lebih dari cukup. 

DPR periode 2004-2009 dinilainya lebih banyak kepada fungsi penagawasan ketimbang budgeting dan legeslasi. Hal ini dutandai dengan lahirnya 14 hak interpelasi DPR dan 9 hak angket yang dilayangkan DPR kepada pemerintah.

“Akibat dari banyaknya fungsi pengawasan DPR ini, 13 rapat konsultasi Presiden dan DPR dilaksanakan,” jelas Syamsuddin.

Syamsyuddin Haris mengingatkan agar kualitas pembuatan undang-undang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Banyaknya gugatan kelompok masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa kualitas undang-undang yang belum baik.

Harapan lain yang disampaikan Sayamsudin Haris adalah tentantang perlunya peningkatan kualitas representasi DPR RI yang semala ini masih dalam tahapan Representasi procedural, bukan representasi subtantif, yaitu sebuah keterwakilan rakyat yang dilaksanakan mellaui prumusan kebijakan public yang berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Agung Laksono dalam sambutannya menegaskan, terdapat perbedaan yang mencolok antara DPR periode 2004-2009 dengan DPR periode sebelumnya. DPR periode 2004-2009 ini menurut Agung, merupakan periode pertama DPR dalam menerapkan perubahan UUD 1945 secara utuh, dalam arti semua lembaga negara terbentuk dan menjalankan tugasnya berdasarkan Perubahan UUD 1945.

Sehingga menurutnya, DPR selain sebagai sentra demokrasi, juga merupakan simpul strategis dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi menuju terciptanya system politik demokratis yang ideal.

Agung Laksono berharap, agar pemberdayaan DPR ini dapat menjadikan DPR bukan lagi hanya sebagai “rubber stamp”, karena dirinya yakin demokrasi yang terjadi di DPR sudah berada di dalam jalur yang sebenarnya. “Hal ini dapat tercermin dari berkurangnya demonstrasi sebagaimana yang terjadi pada awal reformasi, karena DPR lebih transparan” jelas Agung.

Agung Laksono dan seluruh Pimpinan DPR serta Anggota DPR juga berupaya untuk melatakan landasan agar parliamentary reform yang telah dirintis dapat berkembang dan ditindaklanjuti oleh DPR periode yang akan dating.

Ditegaskan kembali oleh Agung Laksono, DPR yang dipimpinnya tidak hanya berkutat kepada masalah internal, tetapi juga berusaha bagaimana diplomasi melalui lembaga parlemen dapat ditingkatkan, sebagai bagian diplomasi Negara dalam dunia internasional.

DPR semasa kepemimpinannya telahberupaya meningkatkan keterlibatan DPR di dalam forum-forum parlemen dunia, bukan hanya melalui kehadiran fisik delegasi DPR, tetapi juga turut menyampaikan pemikiran-pemikiran dan gagasan bangsa Indonesia yang bersifat substansual. “Dalam pandangan saya, parlemen memiliki sumber daya untuk ikut serta memperjuangkan kepentingan bangsa di kancah internasional,” jelas Agung Laksono.

Dalam acara peluncuran buku tersebut, juga dihadiri oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi DPR, Pimpinan MPR, Menko Kesra Aburizsal Bakri, serta Panglima TNI.(ol/rat)