Selasa, 10 Mei 2011

Sumsel Tuntut Bagi Hasil Migas 70:30
IGN sawabi | Abi | Jumat, 15 Januari 2010 | 08:57 WIB
Dibaca: 34
|
Share:

Kompas/Adi Sucipto
Pekerja tetap melanjutkan pemasangan pipa gas
PALEMBANG, KOMPAS.com — Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Masyarakat Minyak, Gas, dan Energi (MMGE) Sumsel menuntut bagi hasil migas yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah  minimal 70:30 persen.
  
Menurut Ketua MMGE Sumsel A Rizal di Palembang, Jumat (15/1/2010), untuk merealisasikan tuntutan tersebut, mereka akan meminta dukungan dari Ketua MPR dan DPR serta tokoh lain asal Palembang yang berada di Jakarta.
  
Rizal menegaskan, tuntutan Sumsel itu wajar dan diharapkan dapat lebih mendorong adanya pembagian hasil migas yang lebih proporsional untuk dapat digunakan membangun daerahnya. Ketika berdiskusi dengan tokoh dan ahli tambang serta ahli hukum di Palembang, Kamis (14/1/2010), menurut Rizal, MMGE kembali mempertegas tuntutan agar pemerintah pusat memberikan bagi hasil yang seimbang kepada rakyat di daerah penghasil gas terbesar di Indonesia itu.
  
Selain itu, MMGE juga menuntut agar perusahaan daerah dilibatkan secara penuh dalam kegiatan perusahaan migas di daerah tersebut, katanya. Menurut Rizal, selama ini bagi hasil yang 85 persen pusat dan hanya 15 persen daerah dinilai sangat tidak adil.
  
"Sebagai penghasil gas yang mampu memenuhi pasokan gas nasional sebanyak 65 persen dari kebutuhan Indonesia tersebut, semestinya bisa mendapatkan bagi hasil yang lebih besar lagi persentasenya," lanjutnya.
  
Ia mengatakan, sudah sepantasnya Sumsel mendapatkan bagi hasil migas minimal 30 persen. Guna merealisasikan tuntutan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan meminta dukungan kepada tokoh-tokoh asal Sumsel yang kini memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan di pusat.
  
Dia menjelaskan, dukungan tersebut sangat penting untuk mereka rangkul agar perjuangan mendapatkan bagi hasil seimbang tersebut dapat dirasakan rakyat di daerah itu. "Meskipun Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, masyarakat daerahnya belum merasakan manfaatnya," ujarnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar